Time-Indonesia.my.id, ​MEDAN – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) meluruskan opini publik terkait tuduhan penimbunan bahan pangan yang disematkan kepada Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara.Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M. Sinik, menegaskan bahwa tuduhan penimbunan 52.000 ton beras dan 1,2 ton Minyakita tersebut tidak berdasar serta tidak ditopang oleh data dan fakta lapangan.​Azhari menyayangkan narasi menyesatkan yang dilontarkan anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, yang juga mendesak pencopotan Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto.Menurutnya, jumlah stok pangan yang tersimpan di gudang Bulog merupakan bagian dari cadangan pangan pemerintah (CPP) yang sah, terukur, dan dikelola secara transparan untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan masyarakat Sumatera Utara.​"Pernyataan tersebut sangat tendensius. Sebagai mitra kerja yang memiliki fungsi pengawasan, semestinya dilakukan penelusuran, inspeksi mendadak (sidak) ke gudang, atau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terlebih dahulu untuk memverifikasi data riil, bukan memunculkan spekulasi di media tanpa basis data yang valid," tegas Azhari, Rabu (19/8).​Selama ini, Bulog Sumut di bawah kepemimpinan Budi Cahyanto terus berkomitmen menjaga ketersediaan stok pangan utama dan aktif mendistribusikan beras SPHP serta Minyakita secara berkala demi mengendalikan inflasi daerah.LIPPSU mengimbau semua pihak untuk bijak memilah informasi agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat, seraya mendukung kinerja positif Bulog dalam melayani kebutuhan pangan warga Sumatera Utara. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta - Koperasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara bentuk konsorsium usaha untuk menjadi mitra kerja perusahaan Wiraraja Industrial Park Nadura di Bangkalan. Untuk pengembangan investasi ini Pemda Bangkalan siapkan lahan 3000 hektar.Ormas Madas Nusantara melalui Koperasi UMKM-nya mulai mempersiapkan pemanfaatan peluang usahanya dengan membentuk konsorsium. Karena Wiraranya Industrial Park Madura, jika terealisasi memiliki peluang usaha terbuka lebar mulai dari pengadaan, supply SDM, hingga pengelolaan limbah industrinya."Agar tidak menjadi penonton dalam pembangunan Wiraranya Industrial Park Madura di Bangkalan, maka setiap pihak di Pulau Madura harus memanfaatkan peluang usahanya baik pemerintah daerah Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep. Diharapkan kehadiran investor di Bangkalan akan memberi stimulans bagi investor asing selain Cina di Madura," tegas KRH.HM Jusuf Rizal, SH, Ketum Ormas Madas Nusantara kepada media di Jakarta.Sebagaimana diketahui perusahaan dari Cina akan berinvestasi di Bangkalan, Madura melalui perusahaan Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan. Pemda Bangkalan telah menyiapkan lahan 3000 hektar. Diperkirakan trilyunan investasi akan digelontorkan ke Pulau Madura. Ribuan pekerja akan dibutuhkan, dll.Menurut Jusuf Rizal, pria Relawan Prabowo Subianto, keturunan Arya Wiraraja, Raja Sumenep itu, Konsorsium Usaha Koperasi UMKM Madas Nusantara akan mewadahi para pengusaha warga Madura untuk ikut terlibat dalam Wiraraja Industrial Park Madura itu."Jadi Madas Nusantara akan ikut membantu pengusaha UMKM konsorsium agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi agar dapat lolos sebagai rekanan. Saat ini untuk menjadi rekanan persyaratan usaha harus lengkap, mulai dari AHU, NPWP, Pajak hingga NIB (Nomor Induk Berusaha). Bahkan aspek hukumnya juga akan dibantu Madas Nusantara," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Ormas Madas Nusantara merupakan organisasi ke-Maduraan guna mewadahi masyarakat Madura di perantauan se-Nusantara dan luar negeri. Ormas ini digagas Jusuf Rizal, bersama tokoh Madura lainnya untuk komunikasi, koordinasi, konsolidasi, kolaburasi, dan silaturahmi serta pengembangan jaringan usaha.Ormas Madas Nusantara bermitra dengan TBI POLRI dalam membangun Indonesia dan menjaga negeri melalui program Bina-Lindung-Sejahtera. Ormas Madas Nusantara membangun SDM Bermualitaa. Bukan ormas preman. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jeddah, Arab Saudi — Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut menggema di tengah Laut Merah. Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jeddah, Arab Saudi, menggelar berbagai kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di atas Kapal Aqua, sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan terhadap Tanah Air.Kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi para PMI untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.Acara ini dimotori oleh Reza Maksum Majid bersama Mas Budi Creator, dengan menghadirkan berbagai perlombaan khas perayaan 17 Agustus. Suasana penuh keceriaan terlihat ketika para peserta mengikuti lomba, mulai dari makan kerupuk, balap kelereng, hingga lomba lari dan sejumlah permainan lainnya.Meski berada jauh dari Indonesia, semangat merah putih tetap terasa begitu kuat. Laut Merah menjadi saksi bahwa jarak dan tempat bukanlah penghalang bagi warga Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan dengan penuh kebersamaan.Kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, solidaritas, kekompakan, dan rasa nasionalisme di antara para PMI yang berada di Jeddah dan sekitarnya.Dengan mengusung semangat:“INDONESIA ADIL, BERDAULAT, ADIL & MAKMUR”perayaan HUT RI ke-81 di atas Kapal Aqua diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh warga Indonesia di perantauan bahwa kecintaan kepada Tanah Air akan selalu hidup, di mana pun kaki berpijak.Semoga kegiatan positif seperti ini terus menjadi wadah pemersatu bagi seluruh PMI di Arab Saudi, memperkuat silaturahmi, menjaga nama baik Indonesia, serta memberikan energi positif bagi seluruh masyarakat Indonesia di perantauan.Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! 🇮🇩Indonesia tetap di hati, merah putih tetap berkibar, dan semangat persaudaraan tetap menyala di mana pun kita berada.Disusun oleh:ONNI_PBMedia MADAS Nusantara DPC Jeddah Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Garut,- Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menggelar upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Senin (17/8/2026).Upacara berlangsung di Lapangan Bola Karyasari, Kecamatan Cibalong, dengan diikuti berbagai unsur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, serta masyarakat.Camat Cibalong, Galih, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek, Danposmil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, para kepala desa, kepala sekolah, Kwarran Pramuka, serta perwakilan organisasi kepemudaan.Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme.Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Cibalong diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.‎‎(Susandi/Yanto Aulia) Baca selengkapnya

PerwirasatuNews.my.id, ‎Garut - Polres Garut beserta seluruh staf dan jajaran menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur.Semoga seluruh masyarakat yang terdampak senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi cobaan ini.Doa terbaik kami juga untuk para korban yang mengalami luka, semoga diberikan kesembuhan dan pemulihan, serta seluruh proses penanganan pascabencana dapat berjalan dengan aman dan lancar.NTT tidak sendiri.‎Doa dan kepedulian kami menyertai.‎‎(Tim) Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta - Salah satu masalah besar hadirnya Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan adalah ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mengisi kebutuhan tenakerja siap pakai. Untuk itu, Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara akan fokus menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi kebutuhan Wiraraja Industrial Park Madura"Kami akan fokus bagaimana menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi tenaga kerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Jangan sampai saat Industri Wiraraja beroperasi, masyarakat Madura tidak mampu memenuhi kualifikasi. Ini akan dapat berdampak sosial,"tegas Ketua Umum Madas Nusantara, KRH,HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta.Pernyataan Jusuf Rizal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan warga Madura menghadapi kehadiran Wiraraja Industrial Park di Bangkalan, Madura. Mulai dari kesiapan SDM yang berkualitas, aspek sosial, budaya, transportasi, serta koneksitas dengan Kabupaten lain yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep.Menurut Jusuf Rizal, pria keturunan darah biru Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, kehadiran Wiraraja Industril Partk di Bangkalan, Madura memang akan membawa perubahan bagi kemajuan Pulau Madura. Akan memberikan multiplayer efek tidak hanya di Bangkalan, tapi juga bagi Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep."Ini merupakan momentum sekaligus tantangan bagi pemerintah Bangkalan dan Kabupaten lainnya, serta seluruh tokoh maupun ormas ke-Maduraan bangkit agar keluar dari garis kemiskinan. Apalagi sudah dipastikan akan menyerap banyak SDM tenaga kerja," tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu.Dikatakan Ormas Madas Nusantara akan membuat pelatihan kompetensi dan avokasi guna mempersiapkan SDM tenaga kerja berkualitas. Madas Nusantara akan menjadi penyedia tenaga kerja (Man Power Supply) berkualitas dan bersertifikasi. Membuat program pelatihan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun di Sumenep.Jusuf Rizal menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, manajemen Wiraraja Industrial Park Madura, Kementerian Ketenagakerjaa Republik Indonesia, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Menko Ekonomi maupun tokoh dan ulama Madura terkait perlunya menyediakan SDM sedini mungkin agar SDM tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri."Kami telah mengantisipasi kehadiran investor asing ke wilayah Madura dengan mendirikan Bamus (Badan Musyawarah Madura). Melalui kehadiran investor asing, termasuk Wiraraja Industrial Park dari China, kemungkinan jalur kereta api Bangkalan-Sumenep dapat dihidupkan lagi atau jalan tol," tegas Jusuf Rizal, salah satu tokoh Madura asal Pamekasan itu. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, ‎Malang, - SD Negeri 03 Wonoagung menjadi tuan rumah pelaksanaan Apel Hari Jadi Pramuka (HARDIKA) ke-65 yang digelar di Lapangan Margomulyo, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sabtu (15/8/2026).‎‎Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kwartir Ranting (Kwarran) Tirtoyudo dalam rangka memperingati Hari Jadi Pramuka ke-65. Acara juga dirangkaikan dengan Pesta Siaga 2026 yang diikuti oleh sejumlah satuan pendidikan sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Tirtoyudo.‎‎Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel/upacara. Dalam kegiatan tersebut, Aluna Dina Putryono, siswi SD Negeri 03 Wonoagung, dipercaya menjadi pemimpin upacara. Sementara itu, Camat Tirtoyudo, Nita Dwi Prasetiyaningtyas, S.STP., M.AP., bertindak sebagai pembina upacara.‎‎Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan para peserta didik, tenaga pendidik, serta berbagai unsur pendidikan di wilayah Kecamatan Tirtoyudo.‎‎Kepala SD Negeri 03 Wonoagung, Koko Mei Yayang Diana, S.Pd., mengaku bangga sekolah yang dipimpinnya dipercaya menjadi tuan rumah peringatan Hari Jadi Pramuka ke-65 tingkat Kecamatan Tirtoyudo.‎‎Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus kesempatan bagi SD Negeri 03 Wonoagung untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan kepramukaan di Kecamatan Tirtoyudo.‎‎“Saya sangat bangga karena SD Negeri 03 Wonoagung diberi kesempatan menjadi tuan rumah dalam peringatan HARDIKA ke-65 tingkat Kecamatan Tirtoyudo. Saya juga sangat berterima kasih karena seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan sukses,” ujar Koko kepada wartawan‎‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Wonoagung yang telah memberikan dukungan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.‎‎“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Desa Wonoagung yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” tambahnya.‎‎Peringatan Hari Jadi Pramuka ke-65 tahun ini mengusung tema “Berkarya, Mengabdi, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh anggota Pramuka untuk terus berkarya, mengabdi kepada masyarakat, serta berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.‎‎(Biro Malang) Baca selengkapnya

Time-Indonesia, Jakarta -- Gonjang Ganjing akan ada aksigʻ demo turunkan Presiden Prabowo menimbulkan reaksi dari para relawan Prabowo Subianto, termasuk Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara dan ormas dibawah kepemimpinan KRH.HM.Jusuf Rizal, SH. Organisasi Relawan itu solid tetap dukung Prabowo Subianto, namun diharapkan Menteri dan pejabat yang tidak kapabel bisa diganti.Menurut Jusuf Rizal, pria tokoh penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo Subianto keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada wartawan, jaringan organisasi dibawah kepemimpinannya, tetap solid mendukung Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 dan siap aksi melakukan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional, karena ini berdampak kepada masyarakat yang saat ini sedang susah.Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang dikenal kritis itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu demo besar-besaran guna melengserkan Prasiden Prabowo Subianto, sebagaimana aksi demo anarkis serentak 21 Agustus 2025 diberbagai kota besar.Dikatakan isu demo tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pengusaha. Di Jakarta dan Bekasi, misalnya, para pengusaha mall dan gedung mulai memagar bangunannya untuk mengantisipasi jika pihak keamanan tidak sanggup melindungi serta mengamankan aset-aset masyarakat.Sebaiknya lanjut Jusuf Rizal pihak pemerintah harus memberi pernyataan resmi akan situasi negara sehingga kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Bahwa saat ini kondisi keamanan terkendali, kalaupun ada demo tetap dilaksanakan secara tertib, serta dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan bangsa"Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap," tegas Jusuf RizalAktivis pekerja dan buruh itu lebih jauh menambahkan terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara."Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal," usul Jusuf RizalYang tidak kalah pentingnya, tutur Jusuf Rizal bagaimana Presiden Prabowo segera mengundangkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap itu dapat dimiskinkan. Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor "Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, abisin waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 100 ribu orang, Ketum Loyalis Bapak HM.Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois) hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id,  PATI - Kapolresta Pati, Kombes Pol. Sigit, S.I.K., M.H  terus mendorong terbentuknya kultur rohani di tengah masyarakat melalui kegiatan Safari Subuh.Program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi dengan masyarakat.Safari Subuh menjadi sarana untuk merukunkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga warga di berbagai wilayah Kabupaten Pati.Dalam setiap kesempatan, pesan yang disampaikan bukan sekadar berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)Tetapi juga pentingnya menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, santun dan mampu memberikan rasa aman.Kapolresta Pati juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam perdebatan yang dapat memicu perpecahan.Sebaliknya, setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi, kebersamaan dan semangat persaudaraan.“Seduluran selawase. Mari kita gandeng semua tanpa pandang bulu,” menjadi semangat untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus diberikan secara baik, terutama mengenai berbagai risiko dari perbuatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan.Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting, sebelum muncul persoalan yang mengganggu keamanan dan keharmonisan masyarakat.Safari Subuh diharapkan mampu menjadi momentum untuk menenangkan jiwa, memperkuat spiritualitas, sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga kedamaian.Semangat tersebut selaras dengan karakter Pati sebagai “Bumi Mina Tani”, sebuah daerah yang memiliki sejarah, budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur.Melalui kultur rohani dan pendekatan humanis, Polresta Pati berupaya membangun Kamtibmas bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui persaudaraan, keteladanan dan kebersamaan masyarakat", kata Kombes Pol. Sigit, S.I.K, M.H, Kapolresta Pati. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, 14 Agustus 2026.Banyak orang mengira bahwa hukuman Allah di dunia selalu berbentuk musibah yang tampak oleh mata, seperti kemiskinan, sakit, kehilangan harta, atau berbagai kesulitan hidup. Padahal ada hukuman yang jauh lebih berat dan lebih berbahaya daripada itu semua, yaitu ketika akal kehilangan kejernihannya dalam melihat kebenaran dan hati kehilangan kelembutannya dalam menerima petunjuk. Keadaan inilah yang sering tidak disadari manusia, padahal dampaknya dapat menyeret seseorang semakin jauh dari rahmat Allah dan semakin dekat kepada kebinasaan yang sesungguhnya.Ungkapan para ulama menyebutkan bahwa hukuman di dunia tidak selalu berupa bencana yang segera menimpa seseorang, melainkan bisa berupa tertutupnya akal dan mengerasnya hati. Pemahaman ini sangat selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang berulang kali mengingatkan manusia agar tidak hanya takut kepada musibah lahiriah, tetapi juga waspada terhadap penyakit batin yang dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat.Akal merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara petunjuk dan kesesatan, serta antara jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Namun akal yang tidak digunakan untuk mencari kebenaran, yang terus-menerus tunduk kepada hawa nafsu, lambat laun akan kehilangan cahayanya. Seseorang mungkin tetap memiliki kecerdasan, pendidikan tinggi, dan kemampuan berpikir yang hebat, tetapi tidak mampu melihat kebenaran yang berada di hadapannya.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada."(QS. Al-Hajj: 46)Ayat ini menjelaskan bahwa kebutaan yang paling berbahaya bukanlah kebutaan mata, melainkan kebutaan hati. Banyak orang dapat melihat dengan jelas menggunakan matanya, tetapi tidak mampu melihat kebenaran karena hatinya telah tertutup. Mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah setiap hari, tetapi tidak mengambil pelajaran darinya.Hati yang keras merupakan salah satu bentuk hukuman yang sangat berat. Ketika hati telah mengeras, nasihat tidak lagi berpengaruh, ayat-ayat Allah tidak lagi menggetarkan jiwa, dan peringatan tentang kematian tidak lagi menimbulkan rasa takut. Seseorang dapat mendengar ceramah yang menyentuh, membaca ayat-ayat yang agung, bahkan menyaksikan berbagai peristiwa yang seharusnya menyadarkan dirinya, tetapi semua itu berlalu tanpa bekas.Allah Ta'ala berfirman:ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi."(QS. Al-Baqarah: 74)Hati yang keras membuat seseorang sulit menerima kebenaran. Bahkan ketika bukti-bukti telah datang dengan jelas, ia tetap menolaknya karena kesombongan, kepentingan duniawi, atau kebiasaan buruk yang telah menguasai dirinya. Inilah sebabnya mengapa para ulama sangat khawatir terhadap kekerasan hati dibandingkan terhadap berbagai kesulitan hidup yang bersifat sementara.Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengingatkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan secara terus-menerus akan meninggalkan noda hitam pada hati. Beliau bersabda:إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ"Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia berhenti, memohon ampun, dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Tetapi jika ia mengulangi dosanya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya."(HR. Tirmidzi)Hadis ini menunjukkan bahwa hati yang keras tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh sedikit demi sedikit akibat dosa yang dianggap remeh, kelalaian yang terus dipelihara, dan taubat yang selalu ditunda. Karena itu, seorang mukmin harus senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri agar hatinya tetap hidup dan peka terhadap petunjuk Allah.Salah satu tanda hati yang masih hidup adalah mudah tersentuh ketika mendengar Al-Qur'an. Allah berfirman:اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah."(QS. Az-Zumar: 23)Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi merasakan getaran iman ketika mendengar ayat-ayat Allah, maka ia perlu segera memeriksa kondisi hatinya. Jangan-jangan hati tersebut mulai mengeras akibat banyaknya dosa dan sedikitnya dzikir.Oleh karena itu, menjaga kejernihan akal dan kelembutan hati merupakan kewajiban setiap muslim. Caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperdalam ilmu agama, bergaul dengan orang-orang saleh, memperbanyak dzikir, menjaga shalat, serta segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin terang akalnya dan semakin lembut hatinya.Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati."(HR. Bukhari dan Muslim)Karena itu, janganlah seseorang merasa aman hanya karena hidupnya tampak nyaman dan bebas dari musibah. Bisa jadi Allah sedang mengujinya dengan sesuatu yang lebih berat, yaitu tertutupnya akal dari kebenaran dan mengerasnya hati dari cahaya petunjuk. Sebaliknya, orang yang diuji dengan kesulitan hidup tetapi hatinya tetap lembut, akalnya tetap jernih, dan imannya tetap kuat, sesungguhnya masih berada dalam penjagaan Allah.Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang hidup, akal yang jernih, dan jiwa yang selalu tunduk kepada kebenaran. Sebab keberuntungan sejati bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan, atau panjangnya umur, melainkan kemampuan untuk mengenali petunjuk Allah dan mengikuti jalan-Nya hingga akhir kehidupan. Semoga Allah menjaga hati kita dari kekerasan, melindungi akal kita dari kesesatan, serta membimbing kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Aamiin. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, 14 Agustus 2026. RS PKU Muhammadiyah Blora bukan sekadar bangunan tempat orang datang ketika sakit. Ia merupakan bagian dari ikhtiar panjang menghadirkan pelayanan kesehatan yang memadukan profesionalisme medis, kepedulian sosial, nilai keislaman, serta tanggung jawab persyarikatan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin cepat, bermutu, terjangkau, dan manusiawi, keberadaan rumah sakit ini memiliki arti strategis bagi Kabupaten Blora dan wilayah sekitarnya. Secara kelembagaan, RS PKU Muhammadiyah Blora merupakan rumah sakit umum milik Muhammadiyah yang berada di Jalan Raya Blora–Cepu Km. 3, Jepon, Blora. Posisi tersebut relatif strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan Blora dan Cepu. Kementerian Kesehatan mencatat rumah sakit ini sebagai Rumah Sakit Umum kelas D dengan kepemilikan swasta/lainnya, sementara data resmi rumah sakit menyebut kapasitasnya mencapai 86 tempat tidur. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut bukan sekadar fasilitas kesehatan pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan masyarakat Blora. Yang menarik dari RS PKU Muhammadiyah Blora adalah upayanya menempatkan pelayanan kesehatan dalam kerangka yang lebih luas. Visi rumah sakit menekankan pelayanan Islami, unggul, dan profesional. Misinya tidak berhenti pada penyediaan layanan medis, tetapi juga menyebut rumah sakit sebagai sarana dakwah dan kaderisasi persyarikatan, pengembangan fasilitas berbasis kemajuan teknologi, pelayanan berdasarkan standar akreditasi nasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya insani. Dengan demikian, rumah sakit ditempatkan sebagai institusi kesehatan sekaligus institusi sosial dan dakwah. Perspektif tersebut penting karena rumah sakit modern tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan peralatan. Masyarakat membutuhkan dokter yang kompeten, perawat yang responsif, administrasi yang tertib, sistem pelayanan yang mudah dipahami, lingkungan yang nyaman, serta komunikasi yang menghargai pasien. Teknologi dapat mempercepat proses diagnosis, tetapi empati tetap menjadi unsur penting dalam pengalaman pasien. Karena itu, gagasan “Bismillah, melayani dengan sepenuh hati” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diterjemahkan menjadi budaya kerja yang terasa sejak pasien memasuki pintu rumah sakit hingga menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan. Dari sisi layanan, RS PKU Muhammadiyah Blora telah mengembangkan sejumlah fasilitas yang menunjukkan upaya memperluas kemampuan pelayanan. Rumah sakit menyediakan IGD 24 jam, rawat inap, kamar bedah, radiologi, poliklinik rawat jalan, farmasi 24 jam, rekam medis, instalasi gizi, serta Stroke Center. Situs resminya juga menampilkan layanan seperti kamar bersalin dan perinatologi, hemodialisis, EKG dan USG, home care, ambulans, bimbingan rohani, serta berbagai layanan spesialis. Spektrum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pasien semakin diarahkan untuk dapat ditangani secara lebih komprehensif. Kehadiran Stroke Center, misalnya, memiliki nilai strategis karena penanganan stroke sangat berkaitan dengan kecepatan. Semakin cepat pasien memperoleh penilaian dan penanganan yang tepat, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak kecacatan. Karena itu, layanan khusus semacam ini bukan hanya soal nama unit, tetapi menuntut kesiapan sistem, tenaga medis, alat, alur rujukan, serta edukasi kepada masyarakat. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi sehingga masyarakat memahami kapan harus datang ke IGD dan bagaimana mengenali tanda-tanda kegawatan. Hal yang juga patut diapresiasi adalah pembangunan gedung baru lima lantai yang mulai dipersiapkan pada 2024. Pemerintah Kabupaten Blora mencatat pembangunan tersebut dirancang untuk memperkuat pelayanan, antara lain melalui penambahan poliklinik dan rehabilitasi medik, pengembangan layanan ICU, serta penambahan ruang rawat inap. Pembangunan fisik tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan rumah sakit diarahkan bukan sekadar memperbesar bangunan, melainkan meningkatkan kapasitas pelayanan sesuai kebutuhan dan standar kesehatan yang terus berkembang. Apresiasi Pemerintah Kabupaten Blora terhadap kontribusi RS PKU Muhammadiyah juga penting dibaca dalam perspektif pembangunan daerah. Pemerintah daerah menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan berharap rumah sakit dapat membantu memperluas akses, termasuk bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. Harapan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kemajuan rumah sakit idealnya berjalan seiring dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah sakit yang berkembang bukan hanya diukur dari gedung dan teknologi, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerimaan pasien BPJS menjadi bagian penting dari fungsi sosial rumah sakit. BPJS bukan semata mekanisme pembiayaan kesehatan, tetapi salah satu instrumen negara untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, kualitas layanan kepada pasien BPJS seharusnya memiliki standar keramahan, ketepatan, keselamatan, dan profesionalisme yang sama. Perbedaan mekanisme pembayaran tidak boleh melahirkan perbedaan martabat pelayanan. Justru di sinilah nilai sosial rumah sakit Muhammadiyah dapat memperoleh ruang pembuktian yang nyata. Perubahan kepemimpinan pada 2026 juga menjadi momentum penting. RS PKU Muhammadiyah Blora kini dipimpin dr. Fathendra Arifqi Rushady, Sp.PD. Penetapan tersebut berlangsung pada 23 Februari 2026. Muhammadiyah Blora menyebut sejumlah agenda yang perlu diperkuat, antara lain mutu layanan medis dan keselamatan pasien, tata kelola berbasis standar akreditasi, transparansi dan akuntabilitas keuangan, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan kaderisasi, serta digitalisasi pelayanan dan administrasi. Pergantian kepemimpinan semestinya tidak dipahami sebagai memulai segala sesuatu dari nol. Setiap kepemimpinan memiliki tugas meneruskan kebaikan yang telah dibangun sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat. Apresiasi kepada kepemimpinan sebelumnya penting karena keberhasilan sebuah institusi hampir selalu merupakan hasil akumulasi kerja banyak orang. Estafet kepemimpinan justru akan semakin bermakna apabila mampu menjaga kesinambungan program sambil menghadirkan pembaruan yang relevan dengan tuntutan zaman. Bagi dr. Fathendra, tantangan kepemimpinan tidak ringan. Rumah sakit hari ini berhadapan dengan masyarakat yang semakin kritis, teknologi yang berkembang cepat, tuntutan keselamatan pasien yang semakin tinggi, kompetisi antarfasilitas kesehatan, kebutuhan efisiensi, serta perubahan pola komunikasi publik. Karena itu, kepemimpinan rumah sakit harus mampu menyatukan tiga kemampuan sekaligus: kemampuan klinis, kemampuan manajerial, dan kemampuan membangun kepercayaan. Rumah sakit dapat memiliki dokter hebat, tetapi tanpa sistem yang baik, kualitas pelayanan tidak akan optimal. Sebaliknya, sistem yang bagus membutuhkan manusia yang memiliki integritas untuk menjalankannya. Di sinilah agenda digitalisasi menjadi sangat penting. Digitalisasi seharusnya tidak dipahami hanya sebagai pemindahan formulir manual menjadi formulir elektronik. Digitalisasi yang matang harus mampu memperpendek antrean, mempermudah pendaftaran, mempercepat akses informasi, mengurangi kesalahan administratif, menjaga keamanan data pasien, serta membuat proses pelayanan lebih transparan. Integrasi dengan layanan digital BPJS dan pemanfaatan kanal pendaftaran daring merupakan contoh bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengurangi beban pasien, terutama mereka yang datang dari jarak cukup jauh. Namun digitalisasi juga membutuhkan keseimbangan. Jangan sampai teknologi justru menciptakan jarak baru antara rumah sakit dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. Karena itu, layanan digital idealnya berjalan berdampingan dengan pelayanan langsung yang ramah. Masyarakat yang mampu menggunakan teknologi diberi kemudahan, sementara masyarakat yang membutuhkan bantuan tetap memperoleh pendampingan. Prinsipnya sederhana: teknologi harus melayani manusia, bukan manusia dipaksa mengikuti kerumitan teknologi. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Rumah sakit adalah organisasi yang sangat bergantung pada manusia. Dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, radiografer, analis laboratorium, petugas administrasi, tenaga kebersihan, petugas keamanan, hingga manajemen memiliki kontribusi terhadap pengalaman pasien. Satu interaksi yang buruk dapat merusak kesan terhadap seluruh institusi, sementara keramahan yang tulus dapat menumbuhkan kepercayaan. Karena itu, peningkatan kompetensi harus berjalan bersama pembentukan karakter pelayanan. Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, RS PKU Muhammadiyah Blora memiliki keunggulan moral yang dapat menjadi pembeda. Keunggulan tersebut bukan berarti mengklaim lebih baik daripada institusi lain, tetapi menawarkan karakter pelayanan yang berangkat dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab keagamaan. Pasien tidak seharusnya dipandang hanya sebagai konsumen atau sumber pendapatan. Ia adalah manusia yang sedang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan pertolongan. Cara memandang pasien seperti inilah yang dapat menghidupkan makna dakwah dalam pelayanan kesehatan. Bimbingan rohani yang menjadi bagian dari layanan rumah sakit juga memperlihatkan dimensi tersebut. Sakit bukan hanya persoalan fisik. Ada kecemasan, ketakutan, kebingungan, beban keluarga, dan pertanyaan tentang masa depan yang sering menyertai seseorang ketika menjalani perawatan. Pendekatan spiritual yang dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati kondisi pasien dapat menjadi bagian dari pelayanan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, kesehatan dipahami secara lebih utuh, tanpa mengurangi pentingnya standar medis berbasis ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, masa depan RS PKU Muhammadiyah Blora sangat ditentukan oleh kemampuan mengubah pertumbuhan fisik menjadi pertumbuhan kualitas. Gedung baru harus diikuti budaya kerja baru yang lebih tertib. Teknologi baru harus diikuti sumber daya manusia yang semakin kompeten. Penambahan layanan harus diikuti keselamatan pasien yang semakin kuat. Pertumbuhan jumlah pasien harus diikuti kemampuan menjaga mutu. Dan peningkatan citra harus selalu diikuti integritas pelayanan. Karena itu, beberapa agenda strategis layak menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat keselamatan pasien sebagai ukuran utama mutu. Kedua, membangun sistem pengaduan yang mudah, responsif, dan transparan. Ketiga, memperkuat pelayanan BPJS agar akses masyarakat semakin baik. Keempat, mengembangkan digitalisasi tanpa menghilangkan sentuhan manusia. Kelima, memperkuat pendidikan dan kaderisasi sumber daya manusia. Keenam, membangun komunikasi publik yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui layanan, jadwal, prosedur, serta capaian rumah sakit. Ketujuh, memperkuat jejaring dengan pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan Amal Usaha Muhammadiyah lainnya. Jika agenda tersebut dijalankan secara konsisten, RS PKU Muhammadiyah Blora memiliki peluang besar untuk tumbuh bukan hanya sebagai rumah sakit yang semakin lengkap, tetapi sebagai institusi kesehatan yang semakin dipercaya. Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari promosi semata. Ia dibangun melalui pengalaman: ketika pasien merasa dilayani dengan cepat, keluarga mendapatkan informasi dengan jelas, dokter berkomunikasi dengan baik, perawat menunjukkan kepedulian, administrasi tidak berbelit, dan seluruh proses berlangsung dengan aman. Pada titik inilah rumah sakit Muhammadiyah menemukan makna strategisnya. Ia dapat menjadi ruang perjumpaan antara ilmu pengetahuan, profesionalisme, kemanusiaan, dan nilai keislaman. Ketika seseorang datang dalam keadaan sakit dan pulang dengan perasaan dihargai, maka pelayanan telah melampaui transaksi medis. Ketika keluarga pasien merasa mendapatkan pendampingan, maka rumah sakit telah menjalankan fungsi sosial. Dan ketika seluruh proses tersebut dikelola secara profesional, transparan, serta berorientasi mutu, maka dakwah melalui pelayanan memperoleh bentuk yang konkret. RS PKU Muhammadiyah Blora karena itu layak dipandang dengan optimisme sekaligus harapan kritis. Optimisme diperlukan untuk menghargai berbagai capaian, pengembangan fasilitas, perluasan layanan, dan regenerasi kepemimpinan yang sedang berlangsung. Sikap kritis diperlukan agar setiap kemajuan tidak membuat institusi cepat berpuas diri. Rumah sakit yang baik bukan rumah sakit yang merasa telah sempurna, melainkan rumah sakit yang terus belajar, mengevaluasi, memperbaiki, dan mendengarkan masyarakat. Dengan kepemimpinan baru, pengembangan fasilitas, agenda digitalisasi, penguatan sumber daya manusia, serta komitmen terhadap pelayanan Islami dan profesional, RS PKU Muhammadiyah Blora memiliki modal yang cukup untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Tantangannya adalah memastikan semua modal tersebut bertemu dalam satu arah: menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, mudah diakses, manusiawi, dan memberi manfaat seluas-luasnya. Ukuran keberhasilan sebuah rumah sakit bukan hanya berapa banyak ruangan yang dimiliki, berapa banyak layanan yang tersedia, atau seberapa megah gedung yang dibangun. Ukuran yang paling mendasar adalah berapa banyak manusia yang memperoleh pertolongan, berapa banyak keluarga yang merasa terbantu, berapa banyak pasien yang mendapatkan pelayanan dengan bermartabat, dan seberapa kuat kepercayaan masyarakat tumbuh. Jika ukuran tersebut menjadi orientasi bersama, maka RS PKU Muhammadiyah Blora tidak hanya akan berkembang sebagai fasilitas kesehatan, tetapi tumbuh sebagai bagian penting dari ikhtiar membangun masyarakat Blora yang lebih sehat, berdaya, dan bermartabat. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, LAMPUNG SELATAN - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, melalui edukasi langsung ke lingkungan sekolah.Langkah tersebut diwujudkan melalui program BNNK Lampung Selatan Goes To School yang berlangsung di MAN 1 Lampung Selatan, Senin (10/8/2026).Kegiatan ini diikuti sekitar 450 peserta yang terdiri dari pelajar, guru, serta tenaga kependidikan.Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M hadir, sekaligus bertindak sebagai Pembina Upacara.Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh pelajar untuk membentengi diri dari pengaruh lingkungan, dan pergaulan yang berpotensi membawa pada penyalahgunaan narkotika.Menurutnya, masa sekolah merupakan fase penting dalam membentuk karakter dan menentukan masa depan.Karena itu, para pelajar harus berani mengambil keputusan yang benar, dan tidak mudah mengikuti ajakan negatif.“Pelajar harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Isi masa muda dengan kegiatan yang positif, berprestasi, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan,” ujar AKBP Rahmad Hidayat kepada wartawanMaka mari perang terhadap narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN. Sekolah, keluarga, masyarakat, dan pelajar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan pendidikan.BNNK Lampung Selatan berharap kegiatan Goes To School dapat menjadi sarana membangun kesadaran sejak dini, sehingga para pelajar memiliki pengetahuan dan keteguhan untuk menjauhi narkotika.Dengan edukasi yang berkelanjutan, sekolah diharapkan mampu menjadi salah satu benteng utama dalam mencetak generasi muda Lampung Selatan yang sehat, berprestasi dan berkarakter", pungkasnya. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, 10 Agustus 2026.Ketika Raffi Ahmad berkata dirinya bukan makelar, melainkan hanya menghubungkan, persoalannya tidak selesai pada pilihan kata. Pernyataan itu justru membuka pertanyaan lebih besar: di mana batas antara pertemanan, komunikasi politik, lobi, akses kekuasaan, dan konflik kepentingan? Kasus Raffi memperlihatkan bagaimana popularitas dapat bertransformasi menjadi modal politik, sekaligus menguji seberapa transparan hubungan pribadi ketika bersentuhan dengan jabatan publik di Indonesia kini.Makelar atau Penghubung?Istilah makelar jabatan pertama-tama bukan muncul karena Raffi Ahmad menjadi pejabat negara. Perdebatan itu mengemuka pada September 2024, ketika komedian Sule menceritakan adanya tawaran untuk maju dalam Pilkada 2024. Nama Raffi ikut terseret karena disebut sebagai salah satu pihak yang menghubungkan atau menawarkan peluang politik tersebut. Detik.com pada 4 September 2024 mencatat bahwa tawaran menjadi calon Wakil Bupati Bekasi sempat datang kepada Sule, yang kemudian menyatakan tidak tertarik terjun ke politik.Raffi membantah penyebutan dirinya sebagai makelar jabatan. Detik.com pada 3 September 2024 mencatat respons Raffi yang mempertanyakan dari mana munculnya label tersebut. Ia tidak menganggap dirinya melakukan praktik percaloan jabatan. Dalam pemberitaan yang sama, Sule juga menepis anggapan bahwa Raffi merupakan makelar jabatan. Dengan demikian, secara jurnalistik, istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai label atau persepsi yang berkembang dalam pemberitaan dan percakapan publik, bukan sebagai fakta hukum.Perbedaan istilah ini penting. Menghubungkan seseorang dengan tokoh politik tidak otomatis sama dengan menjual jabatan. Dalam demokrasi, komunikasi politik adalah bagian yang tidak terhindarkan. Tokoh masyarakat, pengusaha, artis, organisasi sosial, relawan, dan kelompok kepentingan dapat memperkenalkan seseorang kepada kandidat atau pejabat politik. Yang menjadi persoalan bukan semata tindakan mempertemukan, melainkan apa yang terjadi setelah pertemuan itu.Apakah ada pembayaran? Apakah ada janji keuntungan? Apakah seseorang memperoleh akses khusus karena kedekatan pribadi? Apakah proses politik ditempuh melalui mekanisme yang semestinya? Apakah perantara memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu sah diajukan, tetapi tidak boleh dijadikan kesimpulan sebelum tersedia bukti.Di sinilah media harus menjaga jarak dari godaan untuk mengubah istilah populer menjadi vonis. Sebutan “makelar jabatan” mempunyai beban makna yang jauh lebih berat daripada sekadar “penghubung”. Jika tidak ada bukti mengenai transaksi, imbalan, atau pelanggaran aturan, media tidak boleh menuliskannya sebagai fakta. Sebaliknya, klarifikasi seorang tokoh juga tidak otomatis mengakhiri kebutuhan publik untuk bertanya. Keduanya harus berjalan bersama: praduga tak bersalah dan kontrol terhadap kekuasaan.Dari Layar Menuju IstanaBeberapa minggu setelah kontroversi tersebut, posisi Raffi berubah drastis. Ia bukan lagi hanya figur hiburan dengan jaringan luas, melainkan masuk ke lingkar resmi pemerintahan. Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.ANTARA pada 22 Oktober 2024 memberitakan bahwa Raffi menyatakan siap mengemban tugas dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sehari kemudian, ANTARA menjelaskan bahwa pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Tahun 2024–2029. Fakta tersebut penting karena sejak saat itu pembicaraan mengenai Raffi tidak lagi semata-mata menyangkut figur selebritas, melainkan juga pejabat yang menjalankan mandat Presiden.Di sinilah konteks persoalan berubah. Popularitas Raffi yang sebelumnya merupakan modal industri hiburan menjadi modal sosial yang dapat digunakan untuk menjangkau generasi muda dan pekerja seni. Dalam perspektif pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat tentu dapat menjadi aset. Tetapi jabatan publik juga menaikkan standar etik. Hubungan personal yang sebelumnya bersifat privat dapat memiliki konsekuensi publik ketika seseorang telah memperoleh mandat negara.Karena itu, persoalan yang lebih menarik bukan apakah Raffi memiliki banyak koneksi. Hampir tidak mungkin seorang figur publik dengan jaringan sebesar dirinya tidak memiliki hubungan dengan politisi, pengusaha, artis, komunitas, dan pejabat. Masalahnya adalah bagaimana jaringan tersebut digunakan setelah ia memegang jabatan publik.Perpres dan Perubahan AturanAda satu hal yang tidak boleh luput dalam membaca posisi Utusan Khusus Presiden: kerangka hukumnya berubah. Pada saat Raffi dilantik, pengaturan mengenai Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden berada dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Namun regulasi tersebut tidak lagi berlaku.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 7 Oktober 2025 mencabut Perpres Nomor 137 Tahun 2024. Perpres baru tersebut kembali mengatur Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, serta Staf Khusus Wakil Presiden. Dalam aturan yang sekarang berlaku, Utusan Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.Perubahan ini bukan sekadar catatan administratif. Ia penting karena feature yang ditulis pada 2026 harus membedakan konteks hukum saat Raffi dilantik dengan aturan yang berlaku sekarang. Menggunakan Perpres 137 Tahun 2024 tanpa menjelaskan bahwa aturan itu telah dicabut akan membuat tulisan kehilangan presisi hukum.Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menjawab pertanyaan etik. Hukum menentukan kewenangan dan tata kelola, sementara etika publik menguji bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Seseorang bisa saja memiliki hak bertemu pejabat, memperkenalkan seseorang, atau menyampaikan aspirasi. Tetapi ketika hubungan itu bersinggungan dengan keputusan negara, transparansi menjadi semakin penting.Koneksi Bukan KejahatanAda kekeliruan yang mudah terjadi dalam perdebatan semacam ini: menganggap koneksi sebagai sesuatu yang mencurigakan dengan sendirinya. Padahal politik selalu bekerja melalui hubungan antarmanusia. Kandidat membutuhkan dukungan. Pemerintah membutuhkan masukan. Masyarakat membutuhkan akses kepada pembuat kebijakan. Kelompok seni membutuhkan saluran komunikasi. Dalam batas tertentu, orang yang mampu menghubungkan berbagai kelompok justru dapat membantu memperlancar komunikasi publik.Persoalannya muncul ketika koneksi berubah menjadi privilese. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan mungkin mendapatkan akses lebih cepat daripada masyarakat biasa. Jika akses itu hanya digunakan untuk menyampaikan aspirasi, tidak ada persoalan dengan sendirinya. Tetapi apabila akses tersebut menjadi pintu untuk memperoleh keuntungan pribadi, memengaruhi keputusan secara tidak patut, atau menghindari prosedur, maka persoalannya berubah menjadi persoalan tata kelola.Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk membedah kasus Raffi bukan sekadar “makelar”. Istilah tersebut terlalu cepat membawa pembaca menuju kesimpulan. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: apa batas antara networking, lobbying, komunikasi politik, broker politik, dan jual beli pengaruh?Kelima istilah itu tidak selalu identik. Networking dapat berarti membangun jejaring. Lobbying dapat berupa usaha memengaruhi kebijakan melalui komunikasi dengan pengambil keputusan. Broker politik dapat menjadi perantara kepentingan politik. Sedangkan jual beli pengaruh menyentuh persoalan yang jauh lebih serius ketika pengaruh atau akses terhadap kekuasaan ditukar dengan keuntungan tertentu.Karena itu, tuduhan harus dipisahkan dari analisis. Sampai tersedia bukti yang cukup, tidak tepat menyimpulkan bahwa Raffi menjual akses kekuasaan hanya berdasarkan cerita mengenai dirinya menghubungkan seseorang dengan tokoh politik. Tetapi justru karena Raffi kemudian menjadi pejabat, publik memiliki alasan yang lebih kuat untuk meminta standar transparansi yang tinggi.Publik Berhak BertanyaPada titik ini, kasus Raffi menjadi lebih besar daripada Raffi sendiri. Ia menggambarkan fenomena yang semakin lazim dalam politik modern: selebritas, pengusaha, influencer, tokoh komunitas, dan orang dengan jaringan luas masuk ke ruang kekuasaan. Mereka membawa popularitas, jejaring, kemampuan komunikasi, serta hubungan personal yang dibangun selama bertahun-tahun.Fenomena tersebut tidak otomatis buruk. Demokrasi memang membutuhkan banyak pintu masuk bagi masyarakat untuk berhubungan dengan negara. Yang perlu dijaga adalah agar pintu tersebut tidak berubah menjadi pintu belakang. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu menjangkau masyarakat, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa akses tersebut tidak hanya tersedia bagi mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa.Dalam konteks itu, jabatan Raffi seharusnya dinilai berdasarkan mandat dan hasil kerjanya. Bukan berdasarkan jumlah pengikut media sosial, kemewahan gaya hidup, kedekatan dengan Presiden, ataupun kontroversi masa lalu. Ia perlu diuji dengan pertanyaan sederhana tetapi penting: apa yang telah dikerjakan untuk generasi muda dan pekerja seni, apa kebijakan atau program yang berhasil didorong, dan apa manfaat yang bisa diukur publik?Kompas.com pada 23 Oktober 2024 memberitakan pernyataan Raffi setelah pelantikan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi tersebut memberikan konteks bahwa pekerjaan Raffi bukan sekadar representasi simbolik dunia hiburan, tetapi mempunyai mandat tertentu dari Presiden.Karena itu, ukuran keberhasilannya juga harus bergerak dari popularitas menuju kinerja. Pejabat publik tidak cukup hanya dikenal masyarakat. Ia harus mampu menunjukkan kerja yang relevan dengan mandat, menjelaskan penggunaan kewenangan, serta menjaga batas antara urusan publik dan kepentingan pribadi.Di sinilah transparansi menjadi jembatan yang paling masuk akal. Jika seorang pejabat memiliki jaringan luas, ia tidak perlu memutus semua hubungan. Yang diperlukan adalah pengelolaan konflik kepentingan secara terbuka. Jika ada pertemuan yang berhubungan dengan urusan publik, prosedur dan kepentingannya harus dapat dijelaskan. Jika ada kepentingan pribadi, publik semestinya dapat mengetahui bagaimana potensi benturannya dikelola.Bukan Penghakiman, Melainkan PengawasanKasus “makelar jabatan” yang menyeret nama Raffi pada September 2024 tidak boleh dibawa mentah-mentah untuk menilai dirinya sebagai pejabat pada 2026. Dua peristiwa tersebut memiliki konteks berbeda. Yang pertama adalah kontroversi mengenai tawaran politik kepada seorang artis. Yang kedua adalah pengangkatan resmi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden.Namun, keduanya dapat dipertemukan sebagai bahan untuk melihat satu persoalan yang lebih luas: bagaimana seseorang dengan jejaring sosial dan politik yang luas menggunakan modal tersebut ketika memasuki pemerintahan?Pertanyaan itu tidak bermaksud menyatakan Raffi telah melakukan pelanggaran. Tidak ada dasar yang cukup dalam fakta yang diverifikasi untuk membuat kesimpulan seperti itu. Justru sebaliknya, prinsip jurnalistik yang sehat mengharuskan media menahan diri dari vonis.Tetapi menahan diri dari vonis tidak sama dengan berhenti bertanya. Publik tetap berhak mengetahui bagaimana pejabat menggunakan aksesnya, bagaimana konflik kepentingan dicegah, dan bagaimana hubungan pribadi dipisahkan dari kepentingan negara.Di situlah kasus Raffi memberi pelajaran yang lebih penting daripada kontroversi tentang sebuah istilah. Demokrasi bukan sistem yang melarang orang memiliki koneksi. Demokrasi justru harus mampu memastikan bahwa koneksi tidak berubah menjadi kekuasaan yang tidak transparan.Raffi boleh mengatakan dirinya hanya menghubungkan. Pernyataan itu harus dihormati sebagai klarifikasi. Tetapi dalam ruang publik, setiap klarifikasi tetap dapat diuji dengan fakta, kronologi, dokumen, dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan apakah Raffi Ahmad seorang makelar atau bukan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah sistem pemerintahan Indonesia memiliki pagar yang cukup kuat agar hubungan personal, popularitas, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak berubah menjadi privilese yang mengalahkan prosedur.Jika menghubungkan berarti membuka jalan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, pekerjaan itu dapat menjadi jembatan demokrasi. Tetapi jika suatu hari hubungan berubah menjadi transaksi pengaruh, maka persoalannya tidak lagi dapat diselesaikan dengan permainan istilah.Karena itu, publik tidak membutuhkan penghakiman terhadap Raffi Ahmad. Publik membutuhkan transparansi. Pemerintah tidak perlu takut pada pertanyaan tentang jejaring dan akses. Justru dengan membuka mekanisme, batas kewenangan, dan pengelolaan konflik kepentingan, pemerintah dapat membuktikan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak otomatis berarti memperoleh keistimewaan.Kualitas pejabat publik tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan penguasa, melainkan oleh seberapa bersih ia menggunakan kedekatan itu untuk kepentingan masyarakat. Di situlah seorang “penghubung” diuji: apakah ia menjadi jembatan bagi kepentingan publik, atau justru menjadi pintu menuju privilese. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, 10 Agustus 2026Ada sejarah yang tidak selesai ketika pelakunya meninggal. Di Sulawesi Selatan, jejak operasi militer Belanda 1946–1947 masih hidup dalam ingatan keluarga korban dan perdebatan tentang jumlah mereka. Angka 40.000 menjadi simbol, tetapi bukan angka final yang disepakati. Di antara arsip, kesaksian, pengadilan dan permintaan maaf, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana kekerasan kolonial dipertanggungjawabkan.Pada penghujung 1946, Republik Indonesia masih berusia sangat muda. Proklamasi kemerdekaan memang telah dikumandangkan, tetapi perang mempertahankan kemerdekaan belum berakhir. Di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, benturan antara kekuatan Republik dan upaya Belanda mengembalikan kekuasaan kolonial berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan.Dalam konteks itulah Raymond Pierre Paul Westerling muncul sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah kekerasan kolonial Belanda di Indonesia. Ia memimpin Depot Speciale Troepen, satuan khusus dalam lingkungan militer Belanda, yang menjalankan operasi kontra gerilya di Sulawesi Selatan sejak Desember 1946 hingga awal 1947.Operasi itu kemudian dikenang sebagai salah satu episode paling kelam dalam Revolusi Indonesia. Sejumlah penduduk dikumpulkan, diperiksa, dan orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan perlawanan dapat dieksekusi tanpa proses pengadilan. Kekerasan tersebut tidak berhenti sebagai persoalan operasi militer, sebab yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia yang sering kali tidak memperoleh kesempatan untuk membuktikan apakah tuduhan terhadap mereka benar.Di sinilah istilah “metode Westerling” memperoleh maknanya yang mengerikan. Operasi kontra gerilya tidak hanya diarahkan untuk menghadapi kelompok bersenjata, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis terhadap masyarakat. Ketika kecurigaan dapat berujung pada kematian tanpa pembuktian melalui proses hukum, garis antara operasi keamanan dan pembunuhan di luar hukum menjadi kabur.Namun sejarah tidak boleh ditulis hanya dengan kemarahan. Justru karena tragedi ini sangat besar, setiap detailnya harus diperiksa dengan disiplin. Adegan tentang seluruh penduduk yang selalu dikumpulkan menjelang subuh, pemilihan korban dengan telunjuk, atau tentara yang tertawa saat eksekusi tidak seharusnya ditampilkan sebagai fakta umum tanpa kesaksian atau dokumen yang mendukungnya. Kekejaman yang telah terbukti tidak membutuhkan tambahan dramatisasi.Persoalan paling rumit kemudian muncul pada angka korban. Dalam ingatan sejarah Indonesia, angka 40.000 jiwa telah lama melekat pada tragedi Westerling. Angka tersebut begitu kuat sehingga sering diperlakukan sebagai fakta final. Padahal, sumber-sumber yang berbeda memberikan perkiraan yang sangat beragam.The Jakarta Post pada 13 September 2013 mencatat bahwa tidak tersedia data pasti mengenai jumlah korban. Sejumlah media Belanda memperkirakan sekitar 3.000 hingga 5.000 orang tewas, sedangkan pengacara Liesbeth Zegveld, yang mewakili keluarga korban dalam perkara hukum di Belanda, menyebut kemungkinan jumlah korban jauh lebih besar dan mendekati 40.000.Perbedaan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghapus tragedi. Sebaliknya, perbedaan angka memperlihatkan betapa rumitnya pekerjaan sejarah ketika berhadapan dengan kekerasan kolonial. Arsip dapat hilang, kesaksian dapat terputus oleh waktu, daftar korban tidak selalu lengkap, dan berbagai pihak memiliki kepentingan berbeda dalam mencatat maupun menafsirkan peristiwa.Karena itu, angka 40.000 lebih tepat ditempatkan sebagai angka yang hidup dalam historiografi dan ingatan Indonesia, bukan sebagai jumlah final yang sudah diterima semua peneliti. Begitu pula angka yang lebih rendah dari sumber Belanda tidak boleh otomatis dianggap sebagai angka yang paling benar. Tanpa dokumentasi yang lengkap, angka korban harus terus diperlakukan sebagai persoalan penelitian.Di sinilah sejarah menjadi lebih menarik daripada propaganda. Jika angka 40.000 tidak dapat dibuktikan sebagai angka final, maka pertanyaan sejarah tidak berhenti pada “berapa jumlah korbannya?”. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pembunuhan tanpa proses hukum dapat terjadi, siapa yang memberikan kewenangan, bagaimana struktur komandonya bekerja, dan mengapa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku berlangsung begitu lama.Bahkan suara Westerling sendiri dapat ditemukan dalam arsip. NOS pada 14 Agustus 2012 menyiarkan rekaman wawancara tahun 1969 yang sebelumnya tidak diketahui publik. Dalam wawancara tersebut Westerling berbicara mengenai kekerasan yang berlangsung di bawah tanggung jawabnya, meskipun ia memberikan versinya sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab dan berapa jumlah korban.Kesaksian pelaku tentu tidak boleh diterima begitu saja. Pelaku memiliki kepentingan dalam membangun pembelaan dirinya sendiri. Namun suara tersebut tetap penting sebagai dokumen sejarah karena memperlihatkan bagaimana Westerling memahami tindakannya dan bagaimana ia berusaha menempatkan tanggung jawab atas kekerasan tersebut.Di titik ini, sejarah membutuhkan lebih dari satu suara. Kesaksian korban diperlukan. Arsip militer diperlukan. Dokumen pemerintah diperlukan. Kesaksian pelaku juga perlu diperiksa. Semua sumber itu harus dibandingkan, bukan dipilih hanya karena cocok dengan kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya.Masalah berikutnya adalah impunitas. Westerling tidak pernah menjalani proses pidana atas kekerasan di Sulawesi Selatan. Nationaal Archief Belanda mencatat bahwa ia tidak pernah dituntut atas kejahatan yang berkaitan dengan operasi tersebut. Ia meninggal di Belanda pada 26 November 1987 tanpa pernah duduk di kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan tindakannya di Sulawesi Selatan.Ironinya, ketika Westerling telah lama meninggal, proses pencarian keadilan justru mulai memperoleh ruang melalui jalur hukum yang ditempuh keluarga korban. Para janda korban tidak berhenti pada ingatan. Mereka membawa luka keluarga ke pengadilan Belanda dan menuntut negara yang pernah mengirim pasukan tersebut untuk mengakui tanggung jawabnya.Pada 2013, pemerintah Belanda meminta maaf atas eksekusi tanpa proses hukum di Sulawesi Selatan. Sepuluh janda korban juga memperoleh kompensasi masing-masing 20.000 euro. Nilai tersebut mungkin memiliki arti material, tetapi tidak pernah mampu mengembalikan seorang ayah kepada anaknya atau seorang suami kepada istrinya.Yang lebih penting, permintaan maaf tersebut menunjukkan perubahan dalam cara negara Belanda memandang masa kolonialnya sendiri. Kekerasan yang dahulu dapat dibenarkan melalui bahasa keamanan dan operasi militer kemudian mulai dilihat melalui perspektif tanggung jawab negara dan hak korban.Proses itu tidak berhenti pada 2013. Pada 2020, pengadilan Belanda kembali menyatakan negara bertanggung jawab dalam perkara kekerasan kolonial di Sulawesi Selatan, termasuk kasus Andi Abubakar Lambogo yang dipenggal setelah ditahan pada 1947. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa proses hukum terhadap kekerasan masa kolonial dapat berlangsung puluhan tahun setelah peristiwa terjadi.Tetapi keadilan yang datang terlambat tetap menyisakan persoalan. Tidak semua korban dapat diidentifikasi. Tidak semua keluarga mendapatkan kompensasi. Tidak semua tindakan kekerasan dapat dibawa ke pengadilan. Dan tidak semua luka dapat diselesaikan melalui keputusan hukum.Karena itu, perkara Westerling sesungguhnya bukan sekadar cerita mengenai seorang komandan militer yang kejam. Menyederhanakannya menjadi kisah tentang seorang individu justru dapat menghilangkan pertanyaan yang lebih besar tentang struktur kekuasaan kolonial. Bagaimana sebuah institusi militer dapat menjalankan operasi dengan metode yang menempatkan penduduk dalam bahaya? Bagaimana laporan mengenai kekerasan diterima oleh atasan? Dan mengapa mekanisme pertanggungjawaban gagal bekerja ketika korban masih hidup dan bukti masih relatif dekat?Ada pula persoalan bahasa. Istilah “aksi polisi” atau “politionele acties” yang digunakan Belanda pada masa itu bukan sekadar pilihan kata. Bahasa dapat menentukan cara sebuah konflik dipahami. Ketika perang mempertahankan kemerdekaan disebut sebagai operasi kepolisian, posisi kolonial Belanda sebagai pihak yang berusaha mengembalikan kekuasaan menjadi tersamarkan.Sejarah karena itu bukan hanya persoalan siapa menang dan siapa kalah. Sejarah juga merupakan pertarungan mengenai siapa yang memiliki hak untuk mendefinisikan sebuah kekerasan. Apakah ia disebut operasi keamanan, perang, tindakan kontra gerilya, pembantaian, atau eksekusi tanpa proses hukum? Pilihan istilah dapat memengaruhi cara generasi berikutnya memahami korban dan pelaku.Namun keberpihakan kepada korban tidak berarti sejarah boleh kehilangan ketelitian. Justru korban membutuhkan sejarah yang akurat. Mereka tidak membutuhkan angka yang dibesar-besarkan tanpa bukti. Mereka tidak membutuhkan adegan yang diciptakan untuk memperkuat emosi. Mereka membutuhkan nama, tempat, tanggal, dokumen, kesaksian, dan pengakuan yang dapat dipertanggungjawabkan.Karena itu, perdebatan mengenai 40.000 korban seharusnya tidak menjadi perang angka. Jika penelitian akhirnya membuktikan jumlah yang lebih rendah, tragedinya tetap merupakan tragedi. Jika penelitian baru kelak menemukan jumlah yang lebih tinggi, sejarah harus bersedia memperbaiki catatannya. Kebenaran sejarah tidak ditentukan oleh besarnya angka, melainkan oleh kekuatan bukti yang menopangnya.Di sinilah luka Sulawesi Selatan menjadi pelajaran yang melampaui masa Revolusi Indonesia. Sebuah negara dapat menyatakan dirinya bertindak demi keamanan, tetapi keamanan tanpa hukum dapat berubah menjadi kekerasan. Sebuah pemerintahan dapat menganggap masa lalu telah selesai, tetapi keluarga korban mungkin masih hidup bersama kehilangan yang tidak pernah selesai.Westerling sendiri telah lama menjadi bagian dari masa lalu. Ia meninggal tanpa menjalani pengadilan pidana atas seluruh kekerasan yang dikaitkan dengan operasinya di Sulawesi Selatan. Tetapi kematiannya tidak mengakhiri pertanyaan mengenai tanggung jawab. Sebaliknya, perjalanan para korban dan keluarga mereka menunjukkan bahwa ingatan dapat bertahan lebih lama daripada pelaku.Maka, mungkin pertanyaan terpenting tentang Westerling bukan lagi berapa banyak orang yang mati di bawah operasinya. Pertanyaan itu tetap penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan yang lebih dalam adalah mengapa sebuah kekuasaan dapat membunuh tanpa pengadilan, mengapa negara membutuhkan puluhan tahun untuk mengakui kesalahan, dan mengapa keluarga korban harus berjuang begitu lama agar penderitaan mereka dipercaya.Empat puluh ribu bukan sekadar angka. Tiga ribu, lima ribu, atau jumlah lain juga bukan sekadar angka. Di belakang setiap perbedaan statistik terdapat manusia yang memiliki nama, keluarga, pekerjaan, harapan dan masa depan yang terputus. Karena itu, tugas sejarah bukan memilih angka yang paling menggetarkan, melainkan terus mencari kebenaran dengan keberanian sekaligus kehati-hatian.Sulawesi Selatan tidak membutuhkan mitos baru tentang Westerling. Ia membutuhkan sejarah yang lebih jujur. Sejarah yang berani menyebut eksekusi tanpa proses hukum sebagai kekerasan, berani mengakui ketika jumlah korban belum dapat dipastikan, berani mendengarkan kesaksian korban maupun pelaku, dan berani menempatkan permintaan maaf negara sebagai bagian dari perjalanan panjang pertanggungjawaban.Sebab pada akhirnya, keadilan sejarah bukan hanya tentang menghukum seseorang yang telah meninggal. Ia juga tentang memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi dapat bersembunyi di balik istilah keamanan, bahwa korban tidak hilang di balik angka, dan bahwa sebuah bangsa memiliki keberanian untuk membuka arsip masa lalunya tanpa takut menemukan wajah kekuasaan sendiri di dalamnya. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, ‎Garut- Kapolres Garut melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dalam rangka memperkuat komunikasi serta sinergitas dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Garut.Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Garut, H. Indra Azwar Mawardi, S.Hi., M.Pd.Silaturahmi bukan sekadar bertemu, tetapi menjadi ruang untuk mempererat koordinasi, membangun kolaborasi, serta menyatukan langkah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.‎‎(Tim) Baca selengkapnya